Ujian (Akhir) Nasional

Dalam 2 minggu terakhir ini semua media didominasi pemberitaan tentang Ujian Nasional (UN), mengalahkan cerita KPK, kelanjutan kisah Raffi Ahmad, atau Eyang Subur. Wajar sih mengingat selain ini event besar berskala nasional, ajang ini juga menentukan nasib dan masa depan penerus bangsa (bahasa gue –“).

Namun sayangnya berita yang dibahas bukanlah kabar baik, namun semuanya berisi kekacauan seputar UN. Mulai dari keterlambatan penyetakan soal, soal UN yang terdiri dari 30 jenis dan dicirikan dengan barcode, kualitas Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang sangat buruk sampai dugaan korupsi yang membayangi ujian nasional. Tidak ada satupun kabar yang dikategorikan berita bagus.

Sebenarnya beberapa tahun belakangan isu tentang UN cukup ramai dibahas, terutama wacana penghapusannya. Kebanyakan berpendapat sistem UN di Indonesia tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan apakah seorang siswa bisa lulus atau tidak. Rasanya sangat tidak adil perjuangan siswa selama tiga tahun selesai dengan sad ending hanya karena aktivitas selama tiga hari sampai seminggu. Sekedar mengingatkan dulu kelulusan siswa murni ditentukan oleh hasil UN dengan standar kelulusan yang selalu bertambah setiap tahunnya.

Sudah bertahun-tahun juga Ujian Nasional selalu bermasalah, namun belum pernah masalahnya seperti yang terjadi pada tahun ini. Biasanya masalah yang terjadi ‘hanya’ seputar kebocoran soal atau kecurangan-kecurangan yang ditemui selama ujian berlansung, saling menyontek antar murid atau sekolah-sekolah yang ‘membantu’ siswanya dengan menghalalkan segala cara. Biasanya hanya sebatas itu.

Tapi tahun ini benar-benar terobosan baru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ujian negara di Indonesia ada ujian nasional diundur dan tidak dilansungkan secara serentak. Misalnya untuk ujian SMA/MA/SMK yang seharusnya dilansungkan secara serentak tanggal 15 April 2013 ternyata ada 11 provinsi yang terpaksa mengundurkannya jadi tanggal 17 April dan setelahnya diundur lagi menjadi tanggal 18. Dan di tanggal 18 itupun ternyata tidak semuanya dilaksanakan serentak di pagi hari karena ternyata soalnya juga belum sampai di sekolah masing-masing. Selesai sampai disitu? Tidak, karena setelah menunggu dan diundur dua kali serta ditunda lagi jamnya, ternyata soal dan lembar jawaban yang diterima juga hasil fotokopi karena tidak cukup.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)  dan kementriannya menyalahkan pihak percetakan atas keterlambatan penyetakan dan distribusi soal. OK, percetakan itu jelas salah, tapi pemerintah juga salah. Dan dalam setiap pernyataan yang dilontarkan sangat nyata kalau kementrian (pemerintah) melemparkan semua kesalahan dan tanggung jawab kepada percetakan. Percetakan salah karena tidak mampu memenuhi deadline, tapi dimana fungsi pengawasan pemerintah. Kenapa baru mengetahui kalau soal belum selesai dicetak kurang dari 24 jam sebelum ujian dimulai (tanggal 14 April), kemana saja kementerian selama ini? Sekali lagi keduanya salah, tapi masyarakat berurusan dengan pemerintah, bukan dengan pihak swasta.

Ketidakbertanggungjawaban pemerintah semakin terlihat jelas saat UN SMP digelar. Sebelumnya Menteri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sempat menjamin kalau UN SMP akan digelar serentak dan tidak akan ada pengunduran seperti UN SMA. Namun kenyataannya pada pagi Senin 22 April 2013, saat ujiannya seharusnya sudah digelar masih banyak sekolah yang belum menerima naskah soal, bahkan yang dekat dengan ibukota sekalipun. Dan hebatnya Pak Menteri memberikan jawaban “MAKANYA SAYA BILANG UN DILAKSANAKAN SERENTAK HARI INI, BUKAN JAM INI.” Saya jadi curiga pekerjaan si bapak sebelumnya adalah sopir bajaj. Wakilnya Pak Menteri juga ga kalah jago, sebelumnya saat dikonfirmasi tentang keterlambatan UN beliau menjawab “UN YANG TERLAMBAT HANYA 11 PROVINSI“. Saya hanya berharap semoga bapaknya sadar bahwa 11 provinsi itu berarti sepertiga dari wilayah Indonesia.

Keterlambatan bukan satu-satunya masalah, lembar soal dan lembar jawaban komputer (LJK) tahun ini sangat tipis, dan menurut keterangan beberapa siswa setipis tisu. Pertama kali juga dalam sejarah ujian negara di Indonesia lembar jawabannya bisa robek saat dihapus, atau berlubang saat dihitamkan dengan pensil.

Lagi-lagi kemendikbud memberikan janji hebat, akan ada petugas yang akan menyalin jawaban ke LJK baru bila ada LJK siswa yang robek. Pertanyaan saya, berapa banyak petugas yang akan dikerahkan untuk menyalin seluruh LJK siswa? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dan jangan lupa berapa besarnya biaya tambahan yang akan dihabiskan untuk menggaji mereka?

Janji yang sama diberikan oleh kemendikbud untuk siswa-siswa yang terpaksa menerima LJK hasil fotokopi.

Lalu berhembus kabar kalau proyek kementrian kali ini dibayangi korupsi, karena ternyata saat tender memberikan harga penawaran tertinggi dibandingkan dengan peserta tender lainnya. Selain itu percetakan tersebut sebelumnya dicoret dari peserta tender pemilu 2009 karena tidak memiliki kapabilitas.

Apa yang dilakukan mendikbud? Di negara lain saat ada pejabat yang gagal dalam melaksanakan tugasnya pasti akan lansung mengundurkan diri. Namun pejabat Indonesia sibuk membela diri dan mencari pihak lain untuk disalahkan. Mengundurkan diri karena gagal bukan bentuk lari dari tanggung jawab, tapi justru menunjukkan rasa malu karena tidak mampu menjawab kepercayaan masyarakat, dan itu adalah tanggung jawab. Justru menyalahkan pihak lain adalah bentuk ketidakbertanggungjawaban.

Apalagi mendikbud dan kementrian bukan sekali ini saja gagal dalam program besar mereka. Jangan lupakan tahun 2012 kemarin ujian kompetensi dan sertifikasi guru secara nasional juga kisruh. Belum lagi kalau masalah seperti penyaluran dana BOS, sekolah-sekolah yang terlantar dan lain-lain juga dihitung. Rasanya pantaslah menjadikan UN kali ini sebagai Ujian Akhir Nasional. Wibawa negara seolah berakhir di ujian ini.

Selain menuntut mendikbud mundur, wacana penghapusan UN kembali dihembuskan. Saya setuju UN dibatalkan, tapi HANYA untuk TAHUN INI, karena tidak akan dapat dijadikan tolak ukur. Sementara untuk kedepannya, saya masih melihat pentingnya keberadaan UN. Hanya saja harus diadakan pembenahan besar-besaran.

Pertama, sistem penilaian UN harus dibenahi agar hasil ujian beberapa hari tidak lagi mendominasi menentukan hasil pembelajaran tiga tahun. Meskipun hasil UN tidak lagi mutlak menentukan kelulusan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi masih belum sempurna untuk sebuah sistem.

Imej UN yang menakutkan bagi siswa harus dihapuskan. Saya masih ingat saat SD ujian akhirnya juga diselenggarakan secara nasional, tapi sama sekali tidak ada kecemasan berlebihan diantara para siswa. Sangat jauh berbeda saat Ujian Nasional saat SMP, apalagi saat SMA.

Bila bagi siswa UN adalah musuh yang mengerikan, maka bagi sekolah UN adalah ajang menaikkan derajat sekolah. Kelulusan siswa yang tinggi merupakan modal utama dalam penilaian akreditasi sekolah. Akibatnya terjadi keadaan dimana sekolah dan siswa sama-sama membutuhkan, dan disinilah kecurangan-kecurangan berawal. Siswa takut tidak lulus dan sekolah tidak mau nama sekolahnya menjadi jelek.

Contohnya apa yang terjadi tahun ini, soal tiap siswa dibedakan dan dicirikan dengan barcode, tidak cuma antar siswa yang sekelas tapi juga antara siswa yang berlainan ruangan ujian. Hal-hal seperti ini hanya akan membuat imej menakutkan dan memberikan stress berlebihan yang seharusnya tidak perlu ada. Selain itu juga secara psikologis membuat siswa merasa tidak dipercayai bahkan oleh pemerintahnya sendiri. Sementara penurunan potensi kecurangan yang terjadi saya rasa tidak terlalu signifikan, karena bila sudah berniat curang maka mereka akan menemukan cara dengan sendirinya.

Akan jauh lebih baik bila imej ini dihilangkan, karena sejatinya ujian tidak harus menakutkan. Ini adalah Ujian Nasional, bukan Ujian ‘Akhir’ Nasional. Tujuan pendidikan siswa tidak berakhir di ujian, dan ujian ini bukan akhir masa depan siswa.

Solusinya tidak akan bisa ditemukan sendiri. Pemerintah harus melibatkan banyak pihak, kementrian pendidikan, praktisi pendidikan, pengamat pendidikan, guru, orang tua, masyarakat dan siswa sendiri harus dilibatkan. Meski tidak akan mudah tapi pasti akan selalu ada jalan.

Salah satu yang penting dilibatkan menurut saya adalah mahasiswa yang baru 1 atau 2 tahun lulus dari SMA. Mereka baru saja merasakan UN tapi juga sudah memiliki cara pandang yang berbeda karena sudah melewatinya. Buat saya itu akan jauh lebih efektif dari pada kepala-kepala yang sudah puluhan tahun tidak pernah merasakan ujian.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: