Drama SBY dan Demokrat di Panggung RUU Pilkada

Dini hari tanggal 26 September 2014 akhirnya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) disahkan menjadi UU Pilkada melewati mekanisme voting. Sebanyak 226 orang yang mengaku mewakili rakyat, merefleksikan sebuah lembaga terhormat bernama Dewan Perwakilan Rakyat, menarik kembali hak setiap warga negara untuk memilih sendiri pemimpin daerahnya. Dengan diberlakukannya UU tersebut, maka setelahnya setiap kepala daerah akan dipilih secara perwakilan, atau melalui DPRD.

Mengacu kepada sila keempat Pancasila, hal ini sebenarnya tidak terlalu salah, karena memang sistem perwakilan dibolehkan. Tetapi disaat bersamaan, ini mereduksi dan mengebiri hak asasi warga negara untuk memilih dan dipilih. Sekali lagi, memilih dan dipilih. Yang hilang bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih. Sebab apabila kepala daerah dipilih oleh anggota dewan, DPRD, maka bisa hampir dipastikan yang akan mereka pilih adalah elit-elit politik juga. Warga biasa tidak akan dapat mengajukan diri, sebagaimana yang selama ini bisa diakomodir oleh pemilihan lansung.

Akan tetapi UU sudah di sahkan, dan mau tidak mau semua harus menaatinya. Memang masih ada yang dapat kita lakukan, yaitu menggugatnya ke lembaga Mahkamah Konstitusi, namun itu cerita nanti.

Yang menarik perhatian adalah sandiwara yang disuguhkan oleh Partai Demokrat dan Ketua Umumnya yang juga Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Musabab kekalahan voting kubu yang mendukung pilkada lansung adalah karena Fraksi Partai Demokrat (FPD) memilih abstain dan walk-out dari sidang paripurna, kecuali 6 orang saja. Dan sebagai fraksi terbesar di DPR, suara Partai Demokrat yang sebelumnya menglaim mendukung pilkada lansung (dengan syarat) tentu sangat dibutuhkan, dan kehilangannya adalah kekalahan.

Walkout-nya FPD menimbulkan pertanyaan, karena sebenarnya fraksi-fraksi lain yang mendukung pilkada lansung sudah menyetujui opsi yang mereka ajukan pada saat lobi. Dengan tercapainya kesepakatan, seharusnya tidak ada lagi masalah, namun FPD tetap walkout dengan alasan kehendak mereka tidak dipenuhi.

Beberapa jam setelahnya, drama kembali berlanjut. Ketua Umum Partai Demokrat yang tengah menghadiri Sidang Umum PBB di New York mengungkapkan kekecewaannya, kecewa karena UU Pilkada, pengembalian pilkada ke DPRD akhirnya disahkan. Memang sekitar 10 hari sebelumnya, SBY pernah mengunggah sebuah video ke youtube yang berisi dukungannya untuk rakyat tetap bisa memilih lansung kepala daerah. Tidak sekedar mengutarakan kekecewaan, SBY juga memerintahkan Dewan Kehormatan Partai Demokrat untuk mengusut siapa dalang walkout Fraksi Partai Demokrat dari paripurna.

Reaksi SBY tidak disambut baik oleh masyarakat. Yang paling terlihat tentu saja di dunia maya, di social media. Tidak mau kalah dengan para pengamat dan ahli yang berebut muncul di TV dan surat kabar, para netizen juga ramai-ramai menggaungkan kekecewaannya. Sebenarnya reaksi masyarakat sudah terlihat sejak jauh-jauh hari, saat tiba-tiba RUU Pilkada kembali di bahas pasca kekalahan Koalisi Merah Putih di pemilihan presiden, dengan spekulasi mereka berusaha menguasai daerah karena gagal di pusat. Traffic-nya semakin meningkat saat malam sidang paripurna dan tentu saja begitu UU disahkan. Namun mengiringi komentar SBY, masyarakat semakin reaktif juga.

Salah satunya dengan melontarkan hashtag #ShameOnYouSBY di social media twitter sebagai ungkapan kekesalan, kekecewaan dan mungkin juga kemarahan. Intinya hampir semuanya sama, kecewa kepada SBY yang mengkhianati rakyat di akhir pemerintahannya. Mulai dari sekedar menyesalkan kenapa dulu dia memilih SBY, sampai rencana menominasikan SBY sebagai penerima Oscar Awards dalam kategori Best Actor dan juga Best Director dikarenakan keluwesan aktingnya dan Partai Demokrat.

Bukan tanpa dasar masyarakat menilai pidato-pidato SBY hanyalah sandiwara belaka, bahwa penolakannya terhadap pilkada lewat DPRD hanyalah politik pecitraan semata. Sebab bila memang SBY tidak bermaksud mengembalikan pilkada ke DPRD, tidak berkeinginan mencabut hak pilih warga negara, maka poin tersebut sama sekali tidak akan pernah dibicarakan dari awal.

RUU bisa berasal dari pemerintah yang kemudian diajukan ke DPR untuk dibahas secara bersama-sama dan sebaliknya bisa juga inisiatif dari DPR. Dan bila berasal dari DPR, maka pimpinan DPR akan menyampaikannya kepada Presiden (pemerintah) untuk kemudian juga dibahas, dan biasanya Presiden akan menunjuk menterinya yang terkait untuk mewakilinya dalam pembahasan. Dalam konteks RUU Pilkada, diajukan oleh Menteri Dalam Negeri, yang notabene adalah salah satu pembantu dan perpanjangan tangan presiden.

Fraksi Partai Demokrat sendiri sebagai partai pemerintah, sejak awal mendukung habis-habisan RUU ini agar disahkan, bahkan saat sebagian besar fraksi di DPR menolaknya. Sekedar mengingatkan, beberapa fraksi seperti Gerindra, Golkar dan PAN baru mendukung pilkada lewat DPRD setelah kekalahan Koalisi Merah Putih (KMP) di pemilihan presiden. Makanya banyak yang mencibir saat tiba-tiba SBY meng-upload video yang menyatakan dia menentang pengembalian pilkada ke DPRD. Pidato SBY ini diikuti dengan patuh oleh Partai Demokrat, mereka berbalik menolak juga dan menyiapkan opsi ketiga, pilkada lansung dengan 10 syarat berisi perbaikan, diantaranya uji publik calon.

Banyak pengamat menduga ini hanyalah akal-akalan SBY dan Partai Demokrat saja. SBY tentunya ingin menarik kembali dukungan masyarakat, terutama setelah kejatuhan di pemilihan legislatif kemarin, tetapi juga tidak ingin menjadikan KMP sebagai musuh. Sehingga 10 syarat ini dijadikan alasan untuk akhirnya abstain.

Pada akhirnya memang hal itulah yang terjadi. Jelas terlihat pada saat proses lobi. Fraksi-fraksi PDIP, PKB dan Hanura yang mendukung pilkada lansung sebenarnya sudah menyetujui syarat-syarat yang diajukan FPD. Tetapi PD malah kaget lalu meminta persetujuan itu secara aklamasi. Dan karena hal itu memang tidak mungkin (sebab kubu lainnya menolak pilkada lansung dengan atau tanpa syarat), FPD walkout dan abstain. Sehingga kecurigaan FPD berniat abstain dari awal semakin menguat.

Absennya FPD adalah kemenangan bagi KMP dan tentu saja Partai Demokrat sendiri. Bagi KMP jelas, pengembalian pilkada ke DPRD adalah berkah bagi mereka, sebab Koalisi Merah Putih menguasai sebagian besar DPRD di seluruh Indonesia. Bagi Demokrat, sejatinya mereka memenangkan dua hal, yaitu pengembalian pilkada ke DPRD (diingatkan lagi, mereka yang pertama kali mengajukan dan menyetujui) dan juga memenangkan hati masyarakat. Atau begitulah dalam pikiran mereka.

Tapi masyarakat bukan lagi kumpulan orang-orang bodoh yang bisa dibodohi. Gelagat mereka terbaca, apalagi karena sidang itu memang disiarkan stasiun-stasiun TV (dan media online) secara live. Bukannya simpati, akhirnya malah cemoohan yang diterima. Sindiran yang akhirnya memaksa Ketua Umumya untuk berbicara, yang lagi-lagi gagal mencapai tujuannya.

Memang disayangkan, SBY akhirnya menorehkan catatan hitam justru di akhir masa jabatannya sebagai presiden, di saat sudah memasuki injury time. Dia adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih rakyat secara lansung, dan dipenghujung pemerintahannya, dia memangkas hak pilih rakyat tersebut.

SBY juga mengatakan bahwa Demokrat akan menggugat UU Pilkada tersebut, entah ke MA entah ke MK. Tetapi rasanya itu tidak perlu, hanya akan semakin mempermalukan diri sendiri. Toh, sudah banyak elemen masyarakat lain yang juga bersiap mengajukan gugatan pembatalan, diantaranya Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)/ Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dimotori oleh Ridwan Kamil, walikota Bandung.

Pemilihan dengan sistem perwakilan memang dibenarkan, tetapi adalah hak setiap warga untuk menentukan pemimpinnya sendiri. DPR berdalih banyak pemimpin hasil pilkada lansung yang terjerat kasus korupsi karena besarnya biaya kampanye yang harus mereka tutupi, politik uang yang marak di mana-mana. Tapi pengalihan pilkada ke DPRD tidak akan menyelesaikan masalah tersebut, karena hanya tempatnya yang akan berubah. Amplop tidak akan mengarah ke pemukiman penduduk lagi, tapi ke saku-saku anggota dewan sebagai pemilihnya, dan jelas tidak cukup hanya 20ribu rupiah. Kongkalikong pemerintah daerah dengan DPRD juga akan semakin terbuka, karena bupati, walikota atau gubernur merasa berhutang budi kepada anggota DPRD yang sudah memuluskan langkahnya menjadi gubernur, bupati atau walikota.

Dan yang paling penting, tidak akan ada lagi muncul pemimpin-pemimpin berprestasi, yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk kemajuan daerahnya. Hampir semua Kepala Daerah yang bisa disebut berprestasi baik saat ini adalah produk pilkada lansung. Sebut saja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Bayuwangi Abdullah Azwar Anas, Mantan Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung, dan sederet nama lainnya. Orang-orang yang tulus bekerja untuk rakyat, sebab rakyat lah yang membuat mereka terpilih.

 

Yogyakarta, 27 September 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: